IWO Pessel Mulai Tunjukkan Taring

JAKARTA, HNN – Ketua Bidang Advokasi dan Hukum Ikatan Wartawan Online (IWO) Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Sumatera Barat (Sumbar) Desriko Putra Melayu, SH.I, mengecam tindakan tidakan intimidasi dan pengancaman terhadap seorang wartawan media cetak yang diduga dilakukan Kepala Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sijunjung berinisial M.

“Tindakan main ancam ini  benar benar tidak dapat ditolerir dan perlu diproses secara hukum. Apalagi yang mengancam ini bukan orang awam, tapi justru Kepala OPD yang banyak sedikit nya sudah mengetahui arti kebebasan pers itu,” kata Desriko dalam siaran persnya dan dikirim di grup WhatsApp IWO Pessel Sabtu (22/7/2017).

Desriko mengatakan, sikap yang dilakukan oleh oknum Kepala Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sijunjung tersebut merupakan perbuatan tercela dan tidak hormat.

“Dapat merusak kebebasan pers yang secara tegas dilindungi oleh UUD Tahun 1945 dan UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers”.

“Jika tidak ada keberimbangan dalam berita sudah disediakan hak jawab,” katanya.

Sebagaimana diberitakan Padangekspres (Padek) tanggal 22 Juli lalu, persoalan ini bermula dari pemberitaan aksi protes Petugas Pemadam Kebakaran (Damkar) yang memarkirkan lima unit mobil Damkar di halaman Kantor Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sijunjung, Jumat (21/7).

Dalam aksi protes tersebut para petugas meminta kejelasan terkait biaya operasional dalam menjalankan tugas, uang minyak yang hingga kini masih simpang siur. Tak terima dengan pemberitaan, oknum Kepala Dinas kemudian menghubungi wartawan yang memberitakan peristiwa tersebut dengan nada tinggi melayangkan ancaman akan menggugat karena merasa dirugikan serta memerintahkan anak buahnya “memburu” wartawan bersangkutan.

“Tidak ada yang salah dalam penulisan berita itu, bahkan wartawan yang menulis sudah mencoba menghubungi oknum OPD yang mengancam, cuma saja tidak berhasil dihubungi. Ini kan sudah benar,” kata Desriko lagi.

Setiap  wartawan kata dia, harus  menjunjung nilai independensi serta bebas dari intervensi pihak manapun. Pesan singkat yang dikirimkan tersebut dapat diartikan sebagai bentuk ancaman serius terhadap profesi wartawan serta mencerminkan sifat-sifat antikritik ala orde baru.

Maka dari itu, lanjut Desriko, perlu kami sampaikan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Jo Pasal 5 UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers dijelaskan bahwa Kemerdekaan Pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, terhadap pers tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran dan pers berhak mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi, serta Pers berkewajiban memberikan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama, dan rasa kesusilaan serta asas praduga tidak bersalah.

“Hal ini, saya  sampaikan, ulas Riko, supaya setiap orang dapat memahami bahwa Pers adalah lembaga yang independen dan merdeka,” pungkasnya. (tan/ambar)