Pencairan Dana Desa Disunat Rp60 Juta?

JAKARTA, HNN – Dugaan penyalahgunaan Dana Desa (DD) Kabupaten Pulau Taliabu (Pultab), provinsi Maluku Utara kini sudah masuk radar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pasalnya, pencairan yang dilakukan 71 Kepala Desa (Kades) di Bank BRI Ranting Bobong terjadi pemotongan sebesar Rp 60 juta yang ditransfer ke rekening CV Syafaat Perdana. Pemotongan terjadi di Desa Beringin Jaya, Salati, Nggaki dan Desa Kasango.

“Bukti-bukti transfer ke rekening CV Perdana sudah kami masukan ke KPK Rabu Malam. Untuk laporan resmi akan masuk pada hari Jumat besok (hari ini-red). Wakil Ketua KPK La Ode Muhammad Syarif sangat merespon persoalan ini,” ungkap Ketua umum Himpunan Pelajar Mahasiswa Tanjung Una (HIPMATU) Kota Ternate, Muhlis H kepada Kamis (24/8/2017).

Disebutkan, selain memasukan laporan di KPK, dirinya juga akan memasukan laporan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara untuk melakukan proses penyedikan dugaan penyalahgunaan Dana Desa.

Sebab, Kata Dia, DD yang dicairkan sebesar Rp56,8 miliar yang tersebar di 71 Desa di Kabupaten Pulau Taliabu terindikasi kerugian Negara senesar Rp 4,2 miliar.

“Dari total anggaran yang dicairkan sebesar 60 persen di masing-masing desa, diduga kuat telah mengalir ke banyak pihak. Sehinga, negera dirugikan lebih dari Rp 4,2 miliar. Jika sudah mencapai Rp 4,2 miliar, bukan hanya Kejaksaan yang akan melakukan penyeldikan. Tetapi KPK pun akan melakukan penyelidikan, apalagi penggunaan DD ini merupakan pengawasan prioritas oleh KPK,” terangnya.

Selain itu, Ia mengemukakan, pemotongan dana desa hingga sebesar Rp 60 juta per desa dengan rincian rekomendasi camat di 8 kecamatan masing-masing sebesar Rp2 juta, BPMD Rp 3,5 juta, P3MD Rp12 juta, Pembendaharaan dan Kas Daerah Rp 11 juta, dan Bank BRI unit Bobong Rp 3,5 juta.

Dikutip aspirasimalut.com  jika pemotongan dilakukan sebesar Rp 60 juta berdasarkan kuitansi pemotongan, maka keseluruhan pemotongan yang dilakukan tersebut mencapai Rp 4,2 miliar dari total Dana Desa Pulau Taliabu tahun 2017 sebesar Rp56,8 miliar. Dimana setiap desa rata-rata mendapat Rp 800 juta pada pencairan tahap I sebesar 60 persen. (julia)