BUMN Watch Minta Jokowi Bentuk Super Holding

KETUA Koordinator BUMN Watch Naldy N Haroen SH akhirnya angkat bicara terkait kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hal ini sekaligus menanggapi pernyataan Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang menilai pengelolaan perusahaan milik negara perlu dilakukan lewat model perusahaan super holding.

Naldy Haroen sangat setuju dengan pendapat mantan Gubernur DKI Jakarta yang mengatakan, Kementerian BUMN harus dibubarkan dan diganti dengan super holding yang menaungi holding-holding perusahaan pelat merah yang ada, seperti sistem Temasek Singapura.

Menurut Naldy, sudah lama BUMN Watch memberikan usulan agar Kementerian BUMN dibubarkan dan dibentuk super holding itu.

“Sejak zamannya pak Tanri Abeng menjadi Menteri Negara Pendayagunaan BUMN saya sudah mengusulkan adanya super holding itu. Namun, dari dulu tidak ada tanggapan dari pemerintah. Saat ini Jokowi harus melakukan itu. Karena keadannya sudah sangat mendesak,” ujar Naldy Kamis 17 September 2020.

Kata Naldy, BUMN harus membawa manfaat bagi negara. Jangan malah menjadi beban bagi pemerintah terus menerus.

“Saya sangat setuju apa yang disampaikan Ahok. BUMN harus membawa manfaat bagi negara. Bukan malah membebani negara. Jika memang pembuatan super holding lebih menguntungkan dan transparan, maka hal tersebut harus dilakukan,” ujar Naldy.

Pria yang berprofesi pengacara dan pengusaha ini mengungkapkan, harus ada pemisahan antara perusahaan negara yang menjadi publik service dan profit oriented.

“Jadi dua perusahaan pelat merah harus ada. Kalau tidak dilakukan negara bisa mensubsidi terus menerus. Sampai kiamat pun kalau itu tidak dilakukan negara akan terus rugi,” ucap Naldy.

Senada dengan Ahok yang menuding para direksi Pertamina lebih banyak melakukan lobi-lobi ke Menteri BUMN.

“Sebab kewenangan penggantian direksi ada di tangan menteri,” ujar Naldy.

Naldy menyebutkan bahwa BUMN terlalu politis dan jika dibiarkan berlarut larut maka dampaknya justru akan merugikan negara.

“Gebrakan Ahok yang berani membongkar praktik tidak sehat di BUMN harus didukung. BUMN tugasnya mencari duit buat negara dan akan dimanfaatkan untuk kepentingan kemakmuran rakyat. Bukan malah menjadi sumber duit bagi pihak-pihak yang menggerogoti negara,” pungka Naldy Haroen.

Sebelumnya, pada Senin (14/9/2020) kemarin dalam sebuah video berdurasi sekitar enam menit yang diuanggah akun POIN di platform Youtube Ahok berpendapat perlu adanya super holding.

Kata Ahok, sudah saatnya Kementerian BUMN dibubarkan dan diganti dengan superholding yang menaungi holding-holding perusahaan pelat merah yang ada, seperti sistem Temasek Singapura.

“Kementerian BUMN harus dibubarkan sebelum Pak Jokowi turun. Kita harus ada semacam Indonesia Incorporation macam Temasek,” tukas Ahok. (nurlita hapsari)